KILASBANGGAI.COM, LUWUK— Perjuangan panjang pembangunan jembatan Masungkang akhirnya mulai menunjukkan titik terang.
Dinas PUPR Kabupaten Banggai resmi menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Desa Masungkang dan Ondo-ondolu, Kecamatan Batui Selatan.
Kepastian ini disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Banggai, Fikri Dari, kepada Kilasbanggai.com, Kamis (27/11/2025).
“Iya betul (perencanaan jembatan Masungkang sudah dianggarkan),” ujarnya singkat.
Penyusunan DED tersebut masuk dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2025, sekaligus menjadi langkah awal sebelum proyek fisik pembangunan jembatan dapat direalisasikan.
Kemajuan ini tidak terlepas dari konsistensi perjuangan anggota DPRD Kabupaten Banggai, Rika Syarifudin.
Jauh sebelum dilantik sebagai wakil rakyat, Rika telah membawa tim ahli Dinas PUPR Banggai untuk meninjau langsung lokasi rencana pembangunan jembatan pada Agustus 2024.
Artinya, perhatian Rika terhadap kebutuhan warga Masungkang sudah muncul bahkan sebelum dirinya resmi duduk sebagai legislator pada Oktober 2024.
Rika mengaku tergerak setelah melihat langsung kondisi warga dan para pelajar yang harus menyeberangi sungai deras dan berbatu demi menafkahi keluarga maupun menuntut ilmu. Keselamatan mereka terancam, terutama saat musim hujan.
Sebagai wakil rakyat dari Partai Golkar, ia kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pembangunan jembatan dan peningkatan akses jalan menuju Desa Masungkang—wilayah yang menurutnya sudah terlalu lama terabaikan.
Isu ini kembali ia suarakan dalam rapat paripurna pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026, Selasa (25/11/2025) malam.
Melalui pandangan umum Fraksi Partai Golkar, Rika menitipkan pokok-pokok pikiran terkait infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan mendesak warga Masungkang.
Ia menyoroti kondisi akses jalan utama yang rusak parah sejak kawasan transmigrasi Masungkang dibuka puluhan tahun lalu.
Jalan tersebut menjadi urat nadi mobilitas warga, namun hingga kini tak pernah mendapat pembangunan signifikan.
“Ruas jalan yang rusak berat, becek, dan tidak layak ini telah terlalu lama menghambat aktivitas ekonomi, akses pendidikan, hingga layanan kesehatan masyarakat. Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegasnya.
Dampak paling mengkhawatirkan, kata Rika, adalah akses pendidikan. Puluhan siswa SMP setiap hari harus menyeberangi sungai deras untuk bersekolah di Desa Ondo-ondolu. Tanpa jembatan layak, keselamatan mereka dipertaruhkan.
“Kondisi ini menuntut tindakan cepat dari pemerintah daerah agar para siswa dapat menempuh pendidikan dengan aman dan nyaman,” ungkapnya.
Diharapkan Masuk Program Prioritas APBD 2026
Rika menegaskan bahwa pembangunan jalan dan jembatan Masungkang bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol pemerataan pembangunan dan bukti kehadiran negara bagi masyarakat yang selama ini merasa dianaktirikan.
“Pemerintah daerah wajib menempatkan pembangunan jalan dan jembatan Masungkang sebagai prioritas nyata, bukan sekadar wacana. Infrastruktur ini adalah kebutuhan mendesak dan penopang masa depan masyarakat setempat,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan memastikan kebutuhan masyarakat Masungkang benar-benar terakomodasi dalam penyusunan APBD 2026.
Dengan teranggarkannya penyusunan DED, masyarakat kini menanti tindak lanjut pemerintah daerah agar pembangunan jembatan dan peningkatan jalan dapat segera direalisasikan demi menunjang mobilitas, pendidikan, dan perekonomian warga Masungkang dan sekitarnya. (*)
Discussion about this post