KILASBANGGAI.COM – Kasus dugaan suap di jajaran Adhoc KPU Kabupaten Banggai, Bawaslu Banggai putuskan para terlapor Terbukti sebagai pelanggaran kode etik penyelengara Pemilu.
Namun disisi Tindak pidana pemilunya, laporan tidak dapat diteruskan ke tahapan penyidikan. Hal itu disebabkan tidak terpenuhi unsur materilnya.
Atas hal itu, Rifat Hakim, kordinator Banggai Bergerak mempertanyakan indepedensi Bawaslu Banggai
“Kami mempertanyakan independesi dan profesional Bawaslu Banggai” Tutur Rifat.
Rifat juga menjelaskan seharusnya Bawaslu Banggai menjelaskan secara detail dimana unsur tidak terpenuhi materilnya.
“Menurut kami keputusan ini perlu dijelaskan secara rinci. Karena di dalam statmen tersebut tidak di jelaskan apa yang dimaksudkan dari tidak memenuhi unsur materil tersebut”
Sebab, kata Rifat berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki, misalnya chatingan grub whatsapp dan video dari salasatu PPK yang diduga terlibat pelanggaran tindak pidana pemilu, itu sudah cukup kuat dan sangat objektif.
Lanjut, Rifat mengatakan putusan tindak pidana pemilu seharusnya selaras dengan terbuktinya putusan kode etik ke oknum jajaran KPU Kabupaten Banggai.
“Kami merasa putusan ini tidak sesuai denga prosedur hukum yang baik. Yang pertama tidak dijelaskan secara rinci alasan pemberhentian proses laporan tindak pidananya, yang kedua bukti dan saksi yang kami miliki sudah cukup kuat yang mana berisi pengakuan oleh terduga melalui rekaman video dan bukti elektronik berupa chat whatsapp grub” Tutup Akram, sapaan akrabnya.
Bawaslu Banggai sendiri atas terbuktinya pelanggaran kode etik penyelengara Pemilu, akan merekomendasikan ke KPU Kabupaten Banggai. (*)
Discussion about this post