KILASBANGGAI.COM, BALUT– Penataan aset milik pemerintah daerah terus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Banggai Laut sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat pembangunan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, saat menghadiri penyerahan sertifikat tanah pembangunan Kantor Kementerian Haji dan Umrah di Kantor Pertanahan Banggai Laut, Senin (29/6).
Dalam kesempatan itu, Sofyan Kaepa mengatakan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banggai Laut dan Kantor Pertanahan sangat penting untuk mempercepat penataan aset daerah yang selama ini belum memiliki legalitas.
Menurutnya, sejak awal menjabat, pemerintah daerah menjadikan penertiban administrasi aset sebagai salah satu program prioritas. Berkat kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), aset-aset milik pemerintah yang sebelumnya belum bersertifikat kini mulai ditata secara bertahap.
“Berbagai aset pemerintah yang sebelumnya belum bersertifikat kini mulai ditata secara bertahap melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Selain penataan aset, Sofyan mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga telah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat realisasi sejumlah program pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik.
Pada kesempatan itu, ia turut mengapresiasi pelayanan Kantor Pertanahan yang terus membantu masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Menurutnya, sertifikat tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Melalui sertifikat tanah, masyarakat memiliki kepastian hukum atas hak kepemilikannya. Dokumen ini juga dapat dimanfaatkan untuk membuka akses pembiayaan, terutama bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usahanya,” katanya.
Sofyan menegaskan, keberhasilan menertibkan aset pemerintah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus menjadi penopang percepatan pembangunan di Kabupaten Banggai Laut.
“Banyak aset pemerintah yang dulu belum bersertifikat kini berhasil kita tertibkan. Ini menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah,” tutupnya. (*)
Discussion about this post