KILASBANGGAI.COM, LUWUK- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salus Populi gelar kegiatan Ngaji Kebijakan Publik di bulan Ramadhan.
Mengangkat tema “Nilai-nilai Demokrasi, Kajian Filosofis dalam Perumusan Kebijakan Publik”. Puluhan peserta khusyuk menyimak paparan pemateri secara daring melalui Zoom Meeting, Minggu (9/3/2025) sore.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber yang kompeten, yaitu Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos, M.Si., selaku Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk, dan Abdan Sakura, S.H., selaku Peneliti di Indonesian Public Institute (IPI).
Rasid Ripamole selaku Ketua LBH Salus Populi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan rangkaian diskusi tematik mingguan LBH Salus Populi periode Februari-Maret 2025.
“Ada empat topik umum yang dibahas dalam diskusi tematik mingguan ini, yaitu Hukum dan Keadilan, Hukum dan Demokrasi, Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat, serta Kebebasan dan UU ITE”Terangnya.
Dua di antaranya telah didiskusikan pada bulan Februari, kegiatan kali ini merupakan tema yang ke tiga.
Dalam acara diskusi ini, narasumber pertama memfokuskan penjelasannya pada nilai demokrasi dalam siklus kebijakan publik yang terdiri dari lima tahapan, yaitu identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, implementasi, dan evaluasi.
Dimana setiap tahapan dalam siklus kebijakan publik menonjolkan nilai-nilai demokratis tertentu.
Sedang narasumber kedua secara khusus membahas tentang masa depan demokrasi yang di dalamnya terdapat empat point pembahasan, yaitu mekanisme demokrasi, mengelola hidup bersama, menuntut pertanggungjawaban, dan tantangan demokrasi.
Diketahui, demokrasi secara sederhana dimaknai dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di negara demokrasi masyarakat berhak ikut serta dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan publik termasuk dalam bidang regulasi.
Dalam konteks otonomi daerah, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan maupun pembahasan kebijakan di tingkat daerah telah dijamin oleh Pasal 237 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Diskusi ini dimulai sejak pukul 14.30 dan berakhir sekitar pukul 16.20 waktu indonesia tengah (WITA) dengan dihadiri oleh lebih dari 60 peserta.(*)
Discussion about this post