KILASBANGGAI.COM, LUWUK- Laporan Tim Hukum Pasangan Calon (Paslon) Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang ke Bawaslu Banggai beberapa hari lalu menuai polemik.
Bahkan dalam pemberitaan di sejumlah media online, Tim Hukum ATFM menyebut laporan Tim Hukum Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang bagian dalam menghalangi upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atas polemik itu, salah satu Tim Hukum Paslon Sulianti Murad-Samsul Bahri Mang, Aditya Bayu Pratama, bereaksi.
Ia menyebutkan Tim Hukum ATFM atau Incumbent dinilai salah kaprah.
“Tim Hukum AT-FM, Atriani, tidak memahami substansi laporan ke Bawaslu Banggai, dan tidak pula membaca Perbup Nomor 49 Tahun 2023 dengan benar,” cetus Bayu- sapaan akrabnya, Minggu 6 Oktober 2024.
Ia menilai, Tim Hukum Paslon Incumbent tidak membaca dan tidak memahami Perbup tersebut. Bahwa dalam Pasal 30 diuraikan bahwa perencanaan Desa/Kelurahan/Kecamatan dilakukan tahun 2024, namun dukungan anggarannya nanti dilaksanakan pada tahun 2025.
Seperti diketahui, saat ini, dukungan anggaran sebesar kurang lebih Rp Rp 5 miliar per kecamatan telah dikucurkan bahkan telah dibelanjakan oleh Camat/Lurah/Kepala Desa. Bahkan, Bupati memerintahkan segera dihabiskan hingga November, di mana itu merupakan puncak momentum Pilkada.
“Inilah inti laporan dari Tim Hukum SM-SBM. Apa yang dilakukan oleh Bupati Banggai adalah bertentangan dengan Peraturan Bupati No 49/2023 yang dibuatnya itu,” tekan adovokat muda itu.
Lebih jauh lagi, advokat yang biasa disapa Bayu ini mengungkapkan, sesungguhnya Perbup itu mengatur tentang pedoman, dan tidak dapat dijadikan dasar pengalokasian anggaran serta pengucuran anggaran.
Adapun dasar yang digunakan untuk pengucuran anggaran dalam kerangka pelimpahan kewenangan adalah Keputusan Bupati sesuai Pasal 226 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, dan bukan Perbup.
Oleh karena itu, Bayu kembali meminta agar Tim Hukum Paslon AT-FM, Atriani, untuk membaca kembali UU Pemerintahan Daerah maupun PP tentang Kecamatan, barulah berkomentar.
“Jangan berkomentar tanpa membaca, itu sama dengan omong kosong. Kami harap agar institusi penegak hukum bisa menyikapi persoalan tersebut karena menyangkut pembelanjaan uang negara/daerah yang dilakukan tidak prosedural,” tandasnya dengan tegas. (*)
Discussion about this post