KILASBANGGAI.COM,PALU– Pernyataan kontroversial oknum anggota DPRD Sulawesi Tengah yang melabeli Program Berani Cerdas sebagai beban fiskal daerah memicu gelombang kecaman. Desakan oknum tersebut untuk menunda program beasiswa ini dinilai nir-empati dan tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat.
Tudingan tersebut dinilai sebagai pernyataan yang sembrono, nir-empati, dan sekadar asal bunyi (asbun) tanpa memahami realitas sosial masyarakat di akar rumput.
Kritik keras salah satunya datang dari Mey Mulyana (20), mahasiswa Universitas Tadulako sekaligus penerima manfaat program tersebut. Mey menegaskan bahwa pandangan sang politisi sangat melukai hati rakyat, terutama di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.
“Alokasi anggaran negara, sekecil atau sebesar apa pun, sejauh disalurkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, tidak dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Itu adalah hak rakyat yang harus ditunaikan,” tegas Mey, Selasa (28/4/2026).
Mahasiswa Fakultas Hukum ini menyayangkan sikap anggota dewan yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat, namun justru berupaya menghambat kebijakan pro-rakyat. Bagi Mey, program yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan jaring pengaman pendidikan yang sangat nyata.
Mey menceritakan pengalaman emosionalnya saat mendaftar program ini di tengah cobaan berat keluarga. Ia kehilangan ayahandanya saat proses pendaftaran, yang kemudian disusul oleh wafatnya sang ibu sesaat setelah beasiswa tersebut cair. Tanpa dukungan beasiswa ini, keberlangsungan pendidikannya mungkin akan terancam.
Ia pun mendesak agar Program Berani Cerdas dipastikan keberlanjutannya secara permanen demi menjamin pemerataan akses pendidikan tinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, program ini adalah kunci untuk memutus mata rantai eksklusivitas pendidikan yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.
Mey menyesalkan adanya manuver politik dari pihak tertentu yang mencoba menjegal program tersebut. Ia menegaskan bahwa segala upaya penghambatan terhadap program ini sama saja dengan merampas hak dan masa depan generasi muda Sulawesi Tengah untuk meraih pendidikan tinggi.(*)
Discussion about this post