KILASBANGGAI.COM, BANGGAI – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai bergerak cepat dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
Untuk pertama kali, Bapenda Banggai menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pembayaran (DHKP) PBB-P2 secara serentak kepada seluruh lurah dan kepala desa melalui para camat.
Penyerahan SPPT dan DHKP PBB-P2 tersebut dilakukan di Graha Pemda, Luwuk, Rabu (7/2/2024).
“Camat bersama lurah dan kepala desa punya peran penting dalam meningkatkan pembayaran PBB. Dengan diserahkan langsung SPPT di awal tahun ini, diharapkan di akhir Desember nanti bisa terealisasi 100 persen,” ujar Kepala Bapenda Banggai Damri Dayanun.
Bupati Banggai Amirudin dalam sambutannya mengapresiasi upaya Bapenda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak.
Meski begitu, rendahnya capaian realisasi PBB di wilayah perkotaan menjadi catatan Bupati Amirudin. Ia mengatakan, di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Luwuk, Luwuk Selatan, dan Luwuk Utara, realisasi PBB masih di bawah 80 persen.
“Saya berharap, segera dicarikan solusi. Apa penyebabnya, apakah obyeknya yang bermasalah, atau subyeknya, tolong dikoordinasikan dengan Bapenda,” kata Bupati Amirudin.
Kemudahan sistem pembayaran PBB melalui kerja sama dengan sejumlah bank diharapkan dapat mengoptimalkan capaian realisasi PBB tahun ini. “Kita berharap, tahun 2024 ini bisa tercapai 100 persen,” ujar Bupati Amirudin.
Pada kesempatan itu, Bapenda juga menyerahkan sebanyak 3.902 lembar SPPT PBB-P2 kepada ASN melalui kepala-kepala perangkat daerah. Hal ini merupakan inovasi dari Bapenda yang diberi nama Pembayaran PBB-P2 Tepat Waktu Bagi ASN (BAPANTAU ASN).
Jumlah SPPT yang dibagikan itu meningkat hingga 100 persen dibanding saat pertama kali diluncurkan pada Agustus 2022. Inovasi BAPANTAU ASN menjadi program yang mendukung upaya pencegahan korupsi melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikelola Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Inovasi ini mendapat nilai 100 dari KPK. Oleh karena itu, di Brida kemarin, ini juga menjadi salah satu yang lolos di IGA Award,” ujar Damri.
Bapenda mencatat, di tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi PBB sebesar 6,56 persen dibanding 2022. Adapun realisasi PBB tahun 2023 tercatat Rp 9,77 miliar atau 70,86 persen dari target. Sedangkan tahun 2022, realisasinya sebesar Rp 9,17 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah di tahun 2023 tercatat Rp 234,89 miliar atau terealiasasi sebesar 98,11. PAD Kabupaten Banggai ini tumbuh 11 persen dari tahun 2022 yang berjumlah Rp 211,62 miliar.
Sumber : DKSIP Kabupaten Banggai
Discussion about this post