KILASBANGGAI.COM, BANGGAI– Dugaan praktik tidak sehat dalam pengelolaan anggaran program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah mulai terkuak.
Sebuah rekaman wawancara mengungkapkan adanya indikasi “permainan” anggaran yang melibatkan sejumlah oknum, termasuk nama yang diduga sebagai Korwil dan anggota Satgas Pengawasan MBG yang dibentuk Pemkab Banggai.
Dalam rekaman tersebut, narasumber menyebutkan dugaan tekanan terhadap vendor terkait “upeti” operasional program MBG.
Oknum Korwil sebagai pemegang sistem dan kekuasaan diduga menekan SPPG agar memberi setoran ke dirinya sekitar Rp20 juta per bulan.
Dana tersebut dikabarkan juga mengalir ke Satgas Pengawasan MBG Pemkab Banggai.
Menanggapi hal tersebut, Korwil MBG, Yesberlin, memberikan klarifikasi tegas melalui pesan singkat.
Ia membantah adanya keterlibatan Korwil dalam proses pencairan dana maupun transaksi gelap dengan Satgas.
Yesberlin menjelaskan bahwa pencairan dana tidak memerlukan tanda tangan Korwil karena sudah tersistem dari pusat dan langsung ditransfer ke rekening SPPG.
Ia menegaskan tidak ada transaksi apa pun ke Satgas, karena Satgas dibentuk semata-mata untuk bersama-sama mengawasi program MBG.
Dana APBN yang digunakan untuk mengelola MBG tidak masuk melalui Korwil, melainkan langsung ke rekening SPPG.
Selain itu, terkait pembatasan akses wartawan ke dapur MBG di Simpang Raya, ia menyatakan bahwa pengunjung wajib membawa surat tugas resmi.
“Mohon maaf sebelumnya, kami hanya menjalankan perintah pak. ID Card saja tidak cukup, harus ada surat tugas,” ujar Yesberlin.
Di sisi lain, Amin Jumail selaku anggota Satgas yang juga saat ini menjabat kepala dinas di salah satu OPD di Kabupaten Banggai yang namanya turut disebut dalam rekaman, membantah keras adanya aliran dana yang masuk ke pribadinya.
Ia menantang pihak-pihak yang melontarkan tuduhan untuk membuktikan klaim tersebut secara langsung.
“Satu rupiah pun tidak ada. Kalau ada yang bilang ada (uang) masuk, bawa orang itu ketemu dengan saya untuk dikonfrontir ya,” tegas Amin saat dikonfirmasi.
Meski telah mendapatkan bantahan dari pihak-pihak terkait, jurnalis Kilas Banggai tidak berhenti sampai di sini.
Investigas akan terus dilakukan dengan menelusuri, mendalami, dan mengejar bukti-bukti tambahan guna memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik di Kabupaten Banggai.
Langkah ini diambil demi memenuhi hak publik atas informasi yang jujur dan akurat, serta mengawal komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan manajemen operasional yang bersih dari praktik pungutan liar. (*)
Discussion about this post