KILASBANGGAI.COM-Petugas Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Banggai, Ruslim Botot, membeberkan fakta mengejutkan terkait dampak tambang nikel terhadap pertanian di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Di hadapan Anggota DPR RI Beniyanto saat melakukan reses, beberapa waktu lalu, Ruslim membeberkan bahwa saat ini sebanyak 154 hektare lahan sawah terdampak akibat tambang nikel di Desa Siuna.
“Ini masalah keberlangsungan lahan. Jadi tidak hanya sebatas kompensasi ganti rugi. Hari ini lahan tidak bisa lagi digarap,” ungkap Ruslim.
Kata dia, dampak tambang nikel masih meluas, mengingat sampai sekarang bendungan di desa tersebut tidak bisa lagi difungsikan.
“Ketika dibuka pintu bendungan, sedimen nikel masuk. Ini yang menjadi persoalan,” bebernya.
Selama ini, lanjutnya, pihak perusahaan tambang nikel menyampaikan ke publik keadaan di lapangan baik-baik saja, tapi faktanya berbeda.
“Kalau penjelasan perusahaan mungkin baik-baik saja, tapi kalau lihat di lapangan tidak seperti apa yang dijelaskan,” tegasnya.
Sejak 2020 hingga saat ini, beber Ruslim, sawah seluas 154 hektare itu tidak bisa lagi difungsikan.
Karena aliran sungai itu mengarah langsung ke IUP PT Penta, yang namanya sungai Somel.
Masalah besar pun menanti dengan keberadaan PT Bumi Persada Surya Pratama (BPSP).
Betapa tidak, IUP perusahaan tambang nikel tersebut hanya berjarak 5 kilometer dari kepala bendungan yang mengairi 678 hektare sawah di Desa Siuna.
Menurutnya, ketika PT BPSP melakukan eksploitasi atau produksi, maka swasembada pangan di Desa Siuna dan menjadi lumbung pangan di Kecamatan Pagimana bisa berakhir alias warga terancam kelaparan.
“Karena irigasi tidak bisa lagi difungsikan dan pasti lahan pertanian tidak bisa lagi diolah,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Beniyanto, mengaku akan mengkaji masalah ini, dan mengancam akan membawa masalah ini ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi.
Jika terbukti, maka perusahaan pertambangan nikel wajib mengganti 3 kali lipat dari luas lahan yang rusak.
Sekadar diketahui, dari 9 IUP di Desa Siuna, baru 4 IUP yang melakukan operasi produksi, sisanya masih dalam pengurusan administrasi. (*)
Discussion about this post