KILASBANGGAI.COM,PALU– Komunitas Berani Bangga merespons pernyataan Anggota Pansus LKPJ DPRD Sulteng, Marselinus, yang menyebut program Berani Sehat sebagai “bom waktu” serta mempertanyakan ketepatan sasaran program Berani Cerdas. Berani Bangga menilai sejumlah klaim tersebut belum berbasis data yang utuh dan berpotensi menyederhanakan persoalan kebijakan publik yang bersifat kompleks.
Co-Founder Berani Bangga, Shadiq Muntashir, menegaskan bahwa kritik terhadap program publik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus dibangun di atas dasar data yang dapat diverifikasi secara terbuka. Ia menilai narasi yang berkembang saat ini berisiko mengaburkan fakta implementasi di lapangan serta mengabaikan mekanisme perbaikan sistem yang sudah berjalan.
Terkait isu Berani Sehat yang disebut memicu ketergantungan dan potensi beban finansial di masa depan, Berani Bangga menegaskan bahwa program tersebut secara desain merupakan kebijakan komplementer terhadap sistem Jaminan Kesehatan Nasional, bukan pengganti BPJS Kesehatan. Program ini bekerja dalam koridor regulasi yang ada dan telah terhubung dengan mekanisme verifikasi kepesertaan untuk memastikan akuntabilitas layanan. Karena itu, simpulan bahwa program ini menjadi “bom waktu” dinilai terlalu prematur jika tidak didasarkan pada audit menyeluruh dan data longitudinal yang lengkap.
Sementara itu, terkait Berani Cerdas, Berani Bangga menyampaikan bahwa sistem penyaluran beasiswa telah diperkuat melalui verifikasi berlapis yang melibatkan integrasi data akademik, pengecekan bantuan ganda, serta standar capaian akademik yang terukur. Temuan ketidaksesuaian dalam jumlah kecil justru menunjukkan sistem pengawasan berjalan, bukan kegagalan kebijakan secara struktural. Menurut mereka, penghentian program karena sebagian kecil anomali justru berisiko mengorbankan ribuan penerima manfaat yang sah dan membutuhkan dukungan pendidikan.
Sebagai bentuk keterbukaan publik, Berani Bangga secara resmi menantang Anggota Pansus DPRD Sulteng Marselinus untuk menggelar debat terbuka berbasis data. Debat tersebut diusulkan berlangsung di ruang publik yang netral dengan melibatkan akademisi independen, media, serta pemangku kepentingan terkait, dan disiarkan secara terbuka kepada masyarakat. Format debat diharapkan menghadirkan perbandingan data secara langsung agar publik dapat menilai secara objektif argumentasi masing-masing pihak.
“Kalau ada klaim bahwa program ini adalah bom waktu, maka itu harus dibuktikan dengan data yang utuh, bukan asumsi parsial. Kami terbuka untuk evaluasi, tapi evaluasi harus dilakukan secara ilmiah, transparan, dan berbasis fakta,” ujar Shadiq Muntashir, Jumat (24/4/2026).
Berani Bangga menegaskan bahwa ruang kritik harus tetap dijaga dalam demokrasi, namun tidak boleh berubah menjadi kesimpulan yang terburu-buru tanpa pengujian data yang memadai. Mereka menyatakan siap berdialog dalam ruang publik terbuka sebagai bagian dari komitmen terhadap akuntabilitas kebijakan dan perlindungan terhadap hak masyarakat atas pendidikan dan kesehatan.(*)
Discussion about this post