KILASBANGGAI.COM,PALU– Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 Partai Golkar Sulawesi Tengah menjadi panggung penting bagi pembahasan isu strategis daerah, terutama terkait kontribusi sektor tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Acara yang digelar di Palu ini dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, serta Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Minggu (24/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki keunggulan besar dalam sektor sumber daya alam, mulai dari nikel, emas, hingga tembaga. Namun, ia menyoroti bahwa kekayaan tersebut belum sepenuhnya memberikan manfaat signifikan bagi daerah.
“Sulawesi Tengah ini provinsi kaya. Potensi nikel, emas, dan tembaga begitu besar. Tetapi sayangnya, kontribusi terhadap PAD kita masih jauh dari harapan. Kami berharap, di era Pak Menteri ESDM, ada kebijakan yang benar-benar berpihak agar hasil tambang memberi berkah lebih besar bagi masyarakat Sulteng,” tegas Anwar.
Ia bahkan mengingatkan bahwa PAD Sulawesi Tengah masih relatif kecil dibandingkan potensi riil. Dengan APBD sekitar Rp5,5 triliun, termasuk PAD Rp2,5 triliun, Anwar menyebut masih ada peluang tambahan setidaknya Rp2 triliun bila tata kelola pertambangan bisa dibenahi.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan struktural dalam pengelolaan izin tambang yang menyebabkan daerah sulit mendapatkan manfaat optimal. Menurutnya, banyak izin usaha pertambangan masih dikuasai perusahaan-perusahaan besar yang berpusat di Jakarta, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton.
“Ini tidak adil. Barang milik daerah, tapi yang pegang izin kebanyakan orang Jakarta, itu-itu saja. Karena itu kita ubah Undang-Undang Minerba. Saya ingin mengembalikan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri. Koperasi, UMKM, dan BUMD kita prioritaskan untuk bisa mendapat ruang tanpa harus ribet dengan tender panjang,” tegas Bahlil.
Mantan Menteri Investasi itu menambahkan, pemerintah pusat kini tengah mendorong hilirisasi tambang agar nilai tambah tidak hanya dinikmati di luar daerah. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan Pasal 33 UUD 1945 secara konsekuen, dan Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan sumber daya alam benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Bahlil menyinggung bahwa salah satu penyebab minimnya PAD Sulteng adalah adanya perbedaan mekanisme izin di Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Menurutnya, izin dari ESDM biasanya memberikan setoran optimal ke PAD, sedangkan izin industri dari Kementerian Perindustrian justru minim kontribusi.
“Kalau masalah ini kita selesaikan, potensi PAD Sulteng bisa bertambah Rp2 triliun. Dengan tambahan itu, fiskal daerah akan cukup kuat untuk membangun Sulteng lebih maju,” ujarnya.
Selain soal tambang, Musda Golkar ke-11 ini juga menjadi momentum konsolidasi politik. Anwar Hafid yang hadir mengenakan jas kuning menyampaikan optimismenya terhadap peran Partai Golkar di Sulawesi Tengah yang diibaratkannya sebagai pohon beringin kokoh, tempat banyak pihak bernaung.
Di sisi lain, Bahlil memuji soliditas Golkar di Sulteng dan mengingatkan kembali sejarah partai yang lahir untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ia menekankan bahwa Golkar akan terus menjadi mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan, khususnya di bidang energi dan pangan.
Musda yang digelar di Sriti Convetion Hall Palu tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPD Golkar Sulteng Arus Abdul Karim, para anggota DPR RI asal Sulteng, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten. Forum ini diharapkan melahirkan keputusan yang memperkuat konsolidasi Golkar sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan Sulawesi Tengah. (*)
Discussion about this post