KILASBANGGAI.COM – Upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan kembali diperkuat melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Banggai Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Pahangkabotan Kantor Bappeda, Selasa (21/10/2025).
Dengan mengusung tema “Integrasi Data dan Konversi Program untuk Eliminasi Kemiskinan Daerah,” rapat tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah Kabupaten Banggai.
Dalam arahannya, Bupati Amirudin menyampaikan kemiskinan Kabupaten Banggai saat ini menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana 3 tahun berturut-turut angka kemiskinan Kabupaten Banggai mengalami penurunan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, pada tahun 2023 angka kemiskinan tercatat sebesar 6,94%, kemudian turun sebesar 0,38 poin menjadi 6,56% pada tahun 2024. Selanjutnya, per Maret 2025, angka kemiskinan kembali menurun menjadi 6,23% atau turun 0,33 poin dari tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah kalau kita sandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah, kita berada pada urutan pertama dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Tengah,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan terpadu. Ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan memerlukan kerja sama erat dari seluruh elemen pemerintah daerah, lembaga vertikal, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat.
“Saya berharap kita dapat mengindentifikasi secara akurat akar permasalahan kemiskinan yang spesifik di wilayah kita. Kemudian, mengevaluasi efektivitas program yang telah berjalan termasuk program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas layanan dasar,” tegas Bupati Amirudin.
Ia juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi dan inovasi kebijakan yang lebih tajam serta berbasis data by name by address. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran, konvergen, dan memanfaatkan sumber daya secara optimal
Dalam kesempatan itu, Bupati Amirudin juga memberikan penegasan kepada seluruh camat agar kegiatan pembangunan fisik di wilayah masing-masing tidak lagi menggunakan sistem kontraktual. Ia meminta agar kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pola padat karya, di mana pekerjaan dilakukan langsung oleh masyarakat setempat.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Bupati Amirudin juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pendamping Kecamatan secara simbolis kepada para Pendamping Kecamatan yang terpilih.
Rapat koordinasi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum evaluasi dan perumusan kebijakan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komitmen bersama seluruh unsur pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan.
Dengan sinergi yang solid, integrasi data yang valid, dan program yang terarah, Pemerintah Kabupaten Banggai optimistis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Discussion about this post