KILASBANGGAI.COM – Di momentum menyambut HUT KNPI, wakil ketua KNPI Kabupaten Banggai, Muhamad Ramdan Bukalang, dirinya menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya kepada Bapak Gubernur Anwar Hafid, untuk segera melakukan revisi atas Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun 2020–2024 dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tengah, serta memastikan implementasinya secara konkret dan adil, khususnya bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Dirinya tidak menafikan bahwa sektor pertambangan juga merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, selain itu sektor ini juga menjadi sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja pemuda, sehingga turut menurunkan angka pengangguran.
Namun, fakta lain ditemukan dilapangan, selain berdampak pada lingkungan, program PPM yang dijalankan oleh para perusahaan tambang di Sulawesi Tengah saat ini masih jauh dari harapan. Banyak program yang hanya bersifat karitatif, artinya “memberikan ikan, bukan kail”, sehingga tidak mampu menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa lingkar tambang.
Beberapa pelatihan keterampilan yang diselenggarakan pun kerap tidak berlanjut menjadi kegiatan produktif karena tidak didukung oleh modal usaha, regulasi pendukung, dan sinergi dengan pemerintah daerah maupun sektor industri. Hal ini menjadikan program pemberdayaan tidak berkelanjutan dan berisiko gagal.
Oleh karena itu, kami memandang perlu dan mendesak agar Cetak Biru PPM Tahun 2020–2024 ditinjau ulang secara menyeluruh. Revisi ini penting bukan hanya untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial-ekonomi terkini, tetapi juga agar benar-benar berpihak pada masyarakat lokal. Sebab, program PPM tidak semata menjadi kewajiban korporasi, tetapi harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan daerah yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Kami mendorong Gubernur Sulawesi Tengah untuk:
1. Merevisi Cetak Biru PPM dengan melibatkan pemangku kepentingan daerah, termasuk DPRD, pemerintah kabupaten/kota, tokoh masyarakat, dan lembaga adat di sekitar tambang.
2. Memastikan integrasi program PPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, agar tidak berjalan sendiri-sendiri dan lebih bersinergi dengan prioritas daerah.
3. Mewajibkan perusahaan tambang untuk tidak hanya menjalankan PPM formalitas, tetapi benar-benar berkontribusi dalam menciptakan alternatif ekonomi baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Membentuk lembaga fasilitasi independen di tingkat provinsi dan kabupaten sebagai ruang mediasi, interaksi, dan evaluasi PPM antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.
5. Mendorong monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan PPM dengan indikator keberhasilan yang jelas dan berbasis pada peningkatan kesejahteraan komunitas lokal.
Revisi Cetak Biru ini harus berpijak pada semangat konstitusi, keberpihakan pada masyarakat terdampak tambang, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. PPM bukan sekadar pelengkap dokumen izin usaha pertambangan, melainkan sarana untuk mengembalikan hak masyarakat atas kekayaan alamnya sendiri.
Harapan kami, di bawah kepemimpinan Gubernur Anwar Hafid, Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi daerah penghasil tambang, tetapi juga menjadi daerah yang unggul dalam keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya.
Discussion about this post