KILASBANGGAI.COM, LUWUK– Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Banggai menyoroti persoalan dampak aktivitas pertambangan yang dinilai belum tertangani secara maksimal di daerah.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Banggai, Sukri Djalumang, dalam pandangan fraksi yang dusampaikan dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Banggai Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/4/2026).
Dalam penyampaiannya, Sukri meminta Kelompok Kerja (Pokja) yang dibentuk oleh Bupati Banggai terkait penyelesaian masalah dampak pertambangan agar lebih diefektifkan dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, Pokja tidak mampu menuntaskan masalah di lapangan yang direkomendasikan DPRD Banggai.
“Harus diefektifkan Pokja. Setiap saat masalah datang ke DPRD karena tidak tuntas di tingkat Pokja,” tegas Sukri.
Ia menilai, berbagai persoalan dampak tambang, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, perlu mendapat perhatian serius karena langsung dirasakan masyarakat dan daerah.
Menurutnya, meski kebijakan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dampaknya ditanggung oleh daerah. Karena itu, koordinasi dan langkah nyata dari Pokja sangat dibutuhkan.
Sukri pun berharap Pokja penyelesaian masalah dampak tambang dapat bekerja lebih optimal, responsif, dan menjalankan tugas dengan baik agar persoalan serupa tidak terus berulang. (*)
Discussion about this post