KILASBANGGAI.COM, NUHON – Di tengah menguatnya arus penolakan rencana tambang di Kecamatan Nuhon, publik dikejutkan oleh keputusan dua kepala desa yang memilih tidak menandatangani Nota Kesepakatan Penolakan Tambang, dokumen yang telah disepakati oleh 18 kades lainnya.
Sikap berbeda ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat isu tambang menyangkut keselamatan ruang hidup dan masa depan masyarakat.
Dalam situasi di mana konsistensi pemimpin desa menjadi kunci, ketidaktegasan dua kades tersebut dianggap janggal.
Terlebih, aspirasi warga sudah jelas: menolak aktivitas tambang yang dinilai membawa risiko ekologis tinggi dan berpotensi memicu konflik sosial. Absennya penjelasan resmi dari dua kades itu justru memperluas ruang spekulasi dan menurunkan kepercayaan publik.
Tokoh pemuda Desa Balaang, Anca Dunggio, menyuarakan kegelisahan warga.
“Ketika 18 desa berdiri tegak, tiba-tiba dua pemimpin justru tak mau mengambil sikap. Ini bukan perkara kecil. Rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemimpin desa tidak boleh ragu dalam isu sebesar tambang.
“Tambang bukan persoalan biasa. Ini menyangkut tanah, air, dan hidup banyak orang. Kalau tidak berani menyatakan sikap, itu justru menimbulkan kecurigaan,” tegasnya.
Anca juga memastikan bahwa masyarakat Desa Balaang menolak secara tegas dengan rencana aktivitas tambang tersebut.
“Kami menolak seluruh rencana altivitas tambang yg akan masuk diwilayah kecamatan nuhon. Sikap itu sudah jelas dan tidak bisa ditawar” katanya.
Sejumlah tokoh masyarakat dari desa lain juga menyayangkan keputusan tersebut karena dinilai mencederai soliditas perlawanan desa-desa di Nuhon.
Mereka menegaskan bahwa kepala desa semestinya berada di garis terdepan menjaga kepentingan dan kelestarian wilayah, bukan bersikap abu-abu ketika warga menuntut kejelasan.
Discussion about this post