KILASBANGGAI.COM,LUWUK — Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (AMARAH) menggeruduk halaman kantor DPRD Kabupaten Banggai pada Kamis (28/8/2025). Mereka datang dengan satu tujuan, menyuarakan kegelisahan rakyat atas berbagai kebijakan yang dinilai tak berpihak. Sorotan utama aksi ini tertuju pada kebijakan kenaikan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 10%, yang dianggap mencekik ekonomi masyarakat.
Dalam orasinya, massa aksi menyoroti kinerja DPRD yang dinilai gagal menjalankan fungsi legislasi untuk melindungi masyarakat dari beban keuangan sektor pajak daerah. Kekecewaan ini memuncak karena kebijakan tersebut dianggap langsung memukul daya beli dan kesejahteraan rakyat kecil.
Adu Argumen saat Hearing: Menguji Komitmen Dewan
Aksi yang berlangsung panas ini akhirnya berlanjut ke ruang hearing atau rapat dengar pendapat yang berlangsung dihalaman kantor DPRD Banggai, Ketua DPRD, bersama sejumlah ketua komisi dan pimpinan fraksi, menemui perwakilan massa aksi. Dalam suasana yang penuh ketegangan, perwakilan AMARAH menyampaikan tuntutan mereka.
“Kami tidak butuh seremoni. Kami butuh keputusan yang berpihak pada rakyat, bukan hanya formalitas!” tegas Alfi Hadi, Koordinator Lapangan aksi yang juga Presiden BEM Universitas Tompotika Luwuk.
Alfi menekankan bahwa rekomendasi yang lahir dari hearing tersebut tidak boleh hanya sekadar “tanda tangan dan dokumentasi” belaka. Ia menantang DPRD untuk membuktikan komitmen mereka dengan menindaklanjuti aspirasi rakyat melalui kebijakan nyata.
Janji Politik atau Panggung Sandiwara?
Pertanyaan tajam dilontarkan oleh Alfi di hadapan para wakil rakyat. “Beranikah DPRD Kabupaten Banggai merealisasikan hasil hearing bersama massa aksi, atau hanya numpang tenar saja alias panggung sandiwara politik?”
Pernyataan ini mencerminkan keraguan masyarakat terhadap tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Mereka menuntut konsistensi dan keberanian politik dari para anggota dewan untuk merealisasikan janji dan komitmen yang telah dibuat. Masa aksi berharap, momentum ini menjadi titik balik bagi DPRD untuk kembali kepada khitah mereka sebagai representasi suara rakyat, bukan sekadar pelayan birokrasi.(*)
Discussion about this post