KILASBANGGAI.COM,PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026) di Grand Sya Hotel. Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wakil wali kota se-Sulawesi Tengah, serta pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini penting untuk memastikan kita memiliki pandangan yang sama tentang apa yang menjadi musuh bersama kita. Jika tidak, maka masing-masing akan berjalan sendiri-sendiri, kepala desa, camat, bupati, wali kota, hingga gubernur, tanpa arah yang terintegrasi,” tegas Gubernur.
Gubernur secara khusus menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama dalam pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menggambarkan tantangan tersebut sebagai perhatian bersama yang perlu ditangani secara terpadu, seiring dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah ini.
“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, tentu ini menjadi peluang besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar berbagai program yang dijalankan semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal,” ujarnya.
Menurut Gubernur, selama ini anggaran yang digelontorkan untuk penanganan kemiskinan tergolong besar, namun belum memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui Musrenbang agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta program daerah yang terangkum dalam visi “Sulteng Nambaso” dan berbagai inisiatif strategis seperti program Berani Cerdas.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin sering kali tidak terwakili dalam forum-forum perencanaan formal seperti Musrenbang desa maupun kecamatan.
“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.
Gubernur turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang mulai menyasar langsung kelompok masyarakat rentan, seperti program pendidikan berbasis afirmasi dan jaminan sosial. Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyesuaikan kebijakan daerah agar sejalan dengan upaya tersebut.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk bersatu, melampaui perbedaan latar belakang politik maupun kelompok.
“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan, termasuk mendorong kebijakan wajib belajar 13 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan hak dasar rakyat yang harus dijamin negara.
“Saya sering bertemu masyarakat di desa-desa, orang tua datang menyampaikan terima kasih karena anaknya bisa kuliah. Ini bukti bahwa negara harus hadir. Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama, khususnya dalam memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini bukan sekadar program gubernur atau bupati, tetapi kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.
Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan, dengan harapan mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjadikan Musrenbang sebagai momentum konsolidasi dan perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berdampak nyata.
“Ini adalah musyawarah besar kita. Dengan kebersamaan, kita pastikan perencanaan pembangunan tidak salah arah dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post